Hutang luar negeri, haruskah?

(Di muat di majalah saudagar)

Kota Jogja ingin membangun sebuah pasar seni dan cinderamata di bekas terminal Umbulharjo. Di harapkan, nafas UMKM akan semakin kencang. Namun karena dana yang kurang, ada wacana mereka mengambil hutang luar negeri. Masih perlukah kita hutang?

Salah satu hal yang dicari oleh wisatawan adalah cenderamata. Yogya sebagai salah satu kota destinasi pariwisata tentunya punya potensi untuk memiliki pasar cenderamata yang representatif. Pasar tersebut sangat berpeluang mengingat cenderamata merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan. Tidak heran jika Pemerintah Kota Yogyakarta mencoba menangkap peluang tersebut dengan merencanakan sebuah proyek pasar seni dan cenderamata. Rencananya, lokasi pasar akan memanfaatkan bekas terminal bus Umbulharjo.

Keberadaan pasar seni dan cenderamata cukup dibutuhkan. Selain sebagai daya pikat wisata, pasar ini diperkirakan dapat menggairahkan para pelaku UMKM, khususnya di bidang kerajinan. Bencana gempa bumi 2006 silam masih menyisakan luka bagi para UMKM. Diharapkan dengan pembangunan pasar tersebut, pelaku UMKM dapat terangkat kembali.

Wacana pembangunan pasar seni dan cenderamata Umbulharjo sebenarnya telah bergulir sejak tahun 2005. Namun karena bencana, rencana pembangunan pasar ini terhenti. Baru kemudian di tahun 2008 ini pemerintah kota kembali berhitung demi pembangunan pasar tersebut. Hanya saja pemerintah kota tidak mampu membiayai secara mandiri, sehingga ada rencana akan melakukan pinjaman ke luar negeri.

Sebenarnya pinjaman tersebut merupakan pinjaman pemerintah pusat kepada luar negeri. Baru kemudian dana tersebut dipinjamkan ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pembayaran hutang tersebut.

Di perkirakan, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pasar tersebut mencapai Rp 31 miliar. Rp 5 miliar mampu disediakan melalui APBD. Sedangkan yang Rp 26 miliar akan diambilkan dari hutang luar negeri. Sempat beredar kabar bahwa proyek itu akan direalisasikan di tahun 2008 ini. Namun pemerintah kota Yogya nampaknya tidak berani gegabah, dan masih akan terus melakukan studi mengenai proyek tersebut. Selain masalah desain, juga tentunya masalah pendanaan pembangunan pasar tersebut.

Menolak Hutang

Berbagai kalangan menolak keras pembangunan pasar dengan biaya pinjaman luar negeri. “ Kita mendukung pembangunan pasarnya, tapi menolak pembiayaannya yang harus melalui hutang luar negeri,” kata Tini Dawu, aktifis di Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta (ARPY). Hutang luar negeri bangsa kita menurutnya sudah sedemikian menumpuk. Dirinya menyayangkan jika daerah pun akhirnya dididik untuk berhutang. “Daerah akan sulit untuk mandiri,” kata aktifis asal Timor Timur ini kepada majalah Saudagar.

Dirinya menegaskan, sebenarnya Pemerintah Kota Yogyakarta mampu untuk membiayai pembangunan pasar ini secara mandiri. Pendapatan Jogja, khususnya dari sektor pariwisata cukup besar, dan masih dirasa cukup untuk sekedar membangun pasar. Jika masih harus berhutang, dirinya mengkhawatirkan akan adanya intervensi asing yang masuk ke daerah.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu pengamat ekonomi UGM, Revrisond Baswir. Intervensi asing kepada daerah bisa mendapatkan jalan melalui pinjaman luar negeri. “Apalagi jika daerah gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang,” kata dosen yang akrab dipanggil Sony tersebut. “Jika gagal, solusi yang umum adalah menjual aset. Itu yang ditunggu-tunggu oleh negara asing,” kata Revrisond. Selain itu, menurutnya hutang luar negeri merupakan salah satu bentuk neoimperialism negara-negara kaya kepada negara miskin dan berkembang.

Sedangkan menurut salah satu peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Awan Santosa mengatakan bahwa cadangan dana milik Pemerintah Kota masih cukup banyak. Realisasi dari APBD tahun 2006 lalu masih surplus Rp 90,61 miliar. Sedangkan di tahun 2005 surplus sebesar Rp Rp 76,98 miliar. Dirinya yakin sebenarnya dana pemerintah masih cukup untuk membangun sebuah pasar secara mandiri.

Selanjutnya dirinya menghawatirkan beban APBD Kota Jogja kian bertambah jika masih harus menanggung hutang luar negeri. Jika Pemkot jadi membuat hutang sebesar Rp 2,6 miliar dengan tempo pembayaran 20 tahun, ia memperkirakan pemkot harus menganggarkan setidaknya Rp 2,6 miliar pertahun untuk membayar utang plus bunga.

Lebih lanjut Revrisond memngingatkan, hutang luar negeri Indonesia harus dilihat dalam konteks yang panjang. Hutang suatu negara berbeda dengan hutang pribadi atau perusahaan. Hutang luar negeri merupakan utang warga negara, dengan atas nama negara. Maka ketika pejabat diganti, hutangpun masih melekat terhadap negara. Dan akhirnya, rakyatlah yang menanggung. “ Jangan dilihat hanya sekedar besar kecil hutang ataupun bunganya saja,” tambah Revrisond.

Yang terang, hingga saat ini hutang luar negeri negara kita mencapai lebih dari US $ 140 miliar. Jika penduduk Indonesia ada 200 juta orang, maka tiap kepala menanggung hutang US $ 700. Jika satu dolar di kurskan dalam Rp 10.000,- maka per penduduk menanggung hutang sebanyak Rp 7 juta. Termasuk bayi yang baru lahir.

Revrisond juga menambahkan, sebenarnya masih ada alternatif selain hutang.

“Dari awal kami mendorong para pedagang untuk berkoperasi” jelas Revrisond. Menurut pria yang menjadi salah satu penggagas Koalisi Anti Utang ini, selain memaksimalkan koperasi, penggunaan pinjaman Bank dalam negeri cukup untuk mengatasi kekurangan anggaran renovasi Pasar Umbulharjo. Resikonya pun jauh lebih kecil.

Koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa, sebenarnya mampu untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam pembangunan Pasar Beringharjo, namun konsep koperasi seringkali dipandang sebelah mata oleh para birokrat. Ditanya mengenai hal ini, Revrisond berpendapat kurangnya perhatian terhadap koperasi hanyalah faktor kemauan saja, “ Untuk beberapa kalangan, mungkin utang luar negeri lebih menguntungkan” sindir Revrisond dengan nada bercanda.

Hutang yang Semakin Menumpuk

Perjalanan hutang luar negeri di Indonesia memang cukup panjang. Indonesia merebut kemerdekaan dari Hindia Belanda, dengan mendapatkan warisan berupa hutang luar negeri sebesar US $ 4 miliar yang harus dibayar. Ironis, sebagian hutang Hindia Belanda tersebut padahal merupakan biaya perang melawan pasukan Indonesia. Selain itu, pemerintahan Orde lama menambah lagi tumpukan hutangnya sebanyak US $ 2,4 miliar.

Pemerintahan Orde Baru ternyata lebih tunduk pada gertakan para negara kreditor. Terbukti mereka dengan patuh membayar cicilan hutang luar negeri, baik hutang Hindia Belanda maupun hutang rezim Orde Lama. Namun disisi lain, mereka masih terus menjalankan kebiasan berhutang. Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, rezim tersebut tumbang dengan kesuksesan meninggalkan hutang sebesar US $ 54 miliar. Hingga saat ini kita telah satu dasawarsa meninggalkan Orde Baru. Sungguh fantastis, jumlah hutang luar negeri membengkak menjadi lebih dari US $ 140 miliar. Berarti dalam tempo sepuluh tahun peningkatan hutang luar negeri mencapai 300%. Hutang tersebut membebani APBN hingga Rp 80 miliar tiap tahunnya.Ironisnya, anggaran ini besarnya 2,5 kali lipat daripada anggaran pengentasan kemiskinan.

[ majalah Saudagar /rafiq]

Iklan

Satu Tanggapan

  1. hutang lagi??
    capeeee deeee

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: